PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan insentif pajak di mana pajak yang seharusnya dipotong dari uang saku atau penghasilan peserta magang akan dibayarkan oleh pemerintah. Dengan adanya fasilitas ini, peserta magang dapat menerima penghasilannya secara penuh tanpa potongan pajak. Insentif tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemotong pajak kepada peserta pada saat pembayaran penghasilan.
Cakupan penghasilan dan jangka waktu
Penghasilan yang mendapatkan fasilitas ini meliputi bantuan pemerintah berupa uang saku atau imbalan sejenis, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemerintah, serta penghasilan lain yang sah dari pemerintah yang berkaitan dengan program magang tersebut.
Fasilitas ini berlaku untuk masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2026.
Syarat bagi peserta magang
Untuk memperoleh fasilitas ini, peserta magang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki NPWP dan/atau NIK yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, terdaftar sebagai peserta resmi dalam program pemagangan lulusan perguruan tinggi, serta tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya dari pemerintah.
Kewajiban pelaporan dan SPT Tahunan
Meskipun pajaknya ditanggung oleh pemerintah, terdapat beberapa ketentuan administratif yang harus diperhatikan. Instansi pemerintah sebagai pemotong pajak wajib menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Peserta magang juga dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan apabila penghasilan neto dalam satu tahun tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas lainnya.
Apabila peserta tetap menyampaikan SPT Tahunan dan terdapat status lebih bayar yang hanya berasal dari PPh Pasal 21 DTP, maka kelebihan tersebut dianggap tidak ada dan tidak dapat dikembalikan.
Contoh simulasi
Apabila seorang peserta magang menerima uang saku sebesar Rp5.396.761 dan iuran JKK/JKM sebesar Rp16.800 sehingga total penghasilan menjadi Rp5.413.561, maka PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebesar Rp270.678. Jumlah tersebut harus diberikan secara tunai kepada peserta sehingga mereka dapat menerima manfaat penuh dari program pemagangan tersebut.
Cakupan penghasilan dan jangka waktu
Penghasilan yang mendapatkan fasilitas ini meliputi bantuan pemerintah berupa uang saku atau imbalan sejenis, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemerintah, serta penghasilan lain yang sah dari pemerintah yang berkaitan dengan program magang tersebut.
Fasilitas ini berlaku untuk masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2026.
Syarat bagi peserta magang
Untuk memperoleh fasilitas ini, peserta magang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki NPWP dan/atau NIK yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, terdaftar sebagai peserta resmi dalam program pemagangan lulusan perguruan tinggi, serta tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya dari pemerintah.
Kewajiban pelaporan dan SPT Tahunan
Meskipun pajaknya ditanggung oleh pemerintah, terdapat beberapa ketentuan administratif yang harus diperhatikan. Instansi pemerintah sebagai pemotong pajak wajib menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Peserta magang juga dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan apabila penghasilan neto dalam satu tahun tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas lainnya.
Apabila peserta tetap menyampaikan SPT Tahunan dan terdapat status lebih bayar yang hanya berasal dari PPh Pasal 21 DTP, maka kelebihan tersebut dianggap tidak ada dan tidak dapat dikembalikan.
Contoh simulasi
Apabila seorang peserta magang menerima uang saku sebesar Rp5.396.761 dan iuran JKK/JKM sebesar Rp16.800 sehingga total penghasilan menjadi Rp5.413.561, maka PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebesar Rp270.678. Jumlah tersebut harus diberikan secara tunai kepada peserta sehingga mereka dapat menerima manfaat penuh dari program pemagangan tersebut.
Income Tax Article 21 Borne by the Government (PPh 21 DTP) is a tax incentive where the tax that should normally be withheld from the allowance or income of internship participants is paid by the government. Through this facility, internship participants can receive their income in full without any tax deduction. The incentive must be paid in cash by the withholding agent to the participant at the time the income is paid.
Scope of income and duration
The income covered by this facility includes government assistance in the form of allowances or similar payments, employment social security contributions paid by the government, and other legitimate income from the government related to the internship program.
This facility applies to the tax period from October 2025 until December 2026.
Requirements for internship participants
To receive this facility, internship participants must meet several requirements. Participants must have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and/or a National Identification Number (NIK) that has been integrated with the system of the Direktorat Jenderal Pajak. They must also be officially registered as participants in a university graduate internship program and must not be receiving other PPh Article 21 DTP incentives from the government.
Reporting obligations and annual tax return
Although the tax is borne by the government, certain administrative obligations still apply. Government institutions acting as withholding agents are required to submit a realization report no later than the 20th day of the following month.
Internship participants are exempt from the obligation to file an Annual Tax Return if their annual net income does not exceed the Non-Taxable Income threshold and they do not have other business activities or independent professional work.
If participants still submit an Annual Tax Return and there is an overpayment status that arises solely from PPh Article 21 DTP, the overpayment will be considered nonexistent and cannot be refunded.
Simulation example
If an internship participant receives an allowance of Rp5,396,761 and employment accident and death insurance contributions amounting to Rp16,800, the total income becomes Rp5,413,561. In this case, the PPh Article 21 borne by the government is Rp270,678. This amount must be paid in cash to the participant so that they can fully benefit from the internship program.
Scope of income and duration
The income covered by this facility includes government assistance in the form of allowances or similar payments, employment social security contributions paid by the government, and other legitimate income from the government related to the internship program.
This facility applies to the tax period from October 2025 until December 2026.
Requirements for internship participants
To receive this facility, internship participants must meet several requirements. Participants must have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and/or a National Identification Number (NIK) that has been integrated with the system of the Direktorat Jenderal Pajak. They must also be officially registered as participants in a university graduate internship program and must not be receiving other PPh Article 21 DTP incentives from the government.
Reporting obligations and annual tax return
Although the tax is borne by the government, certain administrative obligations still apply. Government institutions acting as withholding agents are required to submit a realization report no later than the 20th day of the following month.
Internship participants are exempt from the obligation to file an Annual Tax Return if their annual net income does not exceed the Non-Taxable Income threshold and they do not have other business activities or independent professional work.
If participants still submit an Annual Tax Return and there is an overpayment status that arises solely from PPh Article 21 DTP, the overpayment will be considered nonexistent and cannot be refunded.
Simulation example
If an internship participant receives an allowance of Rp5,396,761 and employment accident and death insurance contributions amounting to Rp16,800, the total income becomes Rp5,413,561. In this case, the PPh Article 21 borne by the government is Rp270,678. This amount must be paid in cash to the participant so that they can fully benefit from the internship program.
