Nasib PPh Final 0,5% bagi WP Pribadi UMKM di 2025: Diperpanjang atau Berakhir?

PPh Final 0,5% dari omzet bagi WP Pribadi UMKM, jadi diperpanjang di 2025?

UMKM dengan omzet kurang dari Rp 4,8M dapat menggunakan skema PPh final dengan tarif 0,5% dari omzet tiap bulan dan berdasarkan PP 55/2022 bagi yang omzet kurang dari Rp 500jt tidak bayar PPhnya. Skema PPh Final UMKM bagi WP Pribadi UMKM dapat digunakan selama 7 tahun sejak tahun 2018 (PP 23/2028) sehingga tahun 2024 merupakan tahun terakhir aturan ini berlaku.


Dalam konferensi pers terkait paket kebijakan diakhir tahun 2024 disampaikan akan isu perpanjangan jangka waktu PPh Final UMKM ini. Namun sampai dengan februari 2025, aturan dan teknis pelaksanaannya belum diterbitkan. Sehingga hari ini tanggal 17 februari 2025, WP Pribadi UMKM ini apakah masih diperkenankan menggunakan skema PPh final 0,5% dari omzet belum ada kejelasan.


Apabila WP Pribadi UMKM ini belum mencapat omzet Rp 500jt, PPh final tidak perlu dibayarkan, sehingga mungkin PPh Final masa Januari 2025 belum terutang. Namun jika sudah lebih dari Rp 500jt bagaimana?, Solusi yang dapat digunakan adalah dengan membayar deposite tax dengan kode 411618-100 untuk pembayaran masa januari 2025. Karena tanggal pelaporan dan pembayaran ditentukan saat tanggal deposite tax tersebut

Baca Artikel Lainnya
PMK 8/2026: Penguatan Akses dan Pemanfaatan Data Perpajakan oleh DJP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang mengatur rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaiannya untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini memperkuat kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam menyampaikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta mengatur mekanisme pemberitahuan pemanfaatan data dan kewenangan DJP untuk menghimpun data tambahan apabila diperlukan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas pengawasan pajak berbasis integrasi data lintas instansi.

Read More

2 Mar 2026
Kabar Gembira! Pemerintah Tanggung PPh 21 Peserta Magang Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi merilis kebijakan baru untuk mendukung lulusan baru (fresh graduates) dalam memasuki dunia kerja. Melalui PMK Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi.

Read More

24 Feb 2026
Pemprov DKI Resmi Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 14 Juni Hingga 31 Agustus 2025!

Mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan bermotor, tanpa perlu pusing memikirkan denda atau bunga keterlambatan.

Read More

13 Jun 2025
Krisis Timur Tengah Meledak, Rupiah Tergelincir ke Rp16.304 per Dolar

Nilai tukar rupiah kembali harus menghadapi tekanan berat di tengah memanasnya tensi geopolitik global.

Read More

13 Jun 2025
Kripto Indonesia Cetak Rekor! Pengguna Naik, Transaksi Sentuh Rp35,6 Triliun

Pasar Kripto RI Semakin Bergairah: 14,16 Juta Investor dan 1.444 Aset Teregulasi

Read More

4 Jun 2025
--> //