Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM: Dukungan Pajak hingga 2025

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah memberikan fasilitas tarif pajak sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. Fasilitas ini berlaku bagi UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi.

  2. 4 tahun untuk WP Badan (Koperasi, CV, atau Firma).

  3. 3 tahun untuk WP Badan (Perseroan Terbatas - PT).

Karena fasilitas ini memiliki batas waktu pemanfaatan maksimal, maka bagi WP yang mulai memanfaatkannya sejak 2018, periode fasilitas tersebut berakhir pada tahun 2024.


KEBIJAKAN PERPANJANGAN PPH FINAL 0,5% UNTUK UMKM.

Untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi perpajakan, serta memberikan ruang bagi UMKM agar terus berkembang, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemanfaatan fasilitas PPh Final 0,5% selama satu tahun hingga akhir tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan UMKM tetap memiliki daya tahan yang kuat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi operasional mereka. 

Pada 12 Desember 2024, pemerintah resmi mengumumkan perpanjangan periode pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi UMKM selama 1 tahun hingga 2025. Namun, perpanjangan ini hanya berlaku bagi pelaku UMKM WP Orang Pribadi dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar yang telah memanfaatkan fasilitas PPh Final sejak tahun 2018. Dengan demikian, WP Orang Pribadi yang seharusnya tidak dapat lagi menggunakan tarif ini setelah 2024, kini dapat memperpanjangnya hingga akhir 2025.

Namun, perpanjangan ini tidak berlaku bagi semua penerima fasilitas sebelumnya. Pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian insentif pajak ini, dengan harapan agar UMKM, khususnya WP Orang Pribadi, dapat terus berkembang dan naik kelas.


Kesimpulannya, perpanjangan masa pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM WP Orang Pribadi selama 1 tahun hingga akhir tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Keputusan ini memberikan ruang lebih bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar agar dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.


Baca Artikel Lainnya
PMK 8/2026: Penguatan Akses dan Pemanfaatan Data Perpajakan oleh DJP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang mengatur rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaiannya untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini memperkuat kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam menyampaikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta mengatur mekanisme pemberitahuan pemanfaatan data dan kewenangan DJP untuk menghimpun data tambahan apabila diperlukan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas pengawasan pajak berbasis integrasi data lintas instansi.

Read More

2 Mar 2026
Kabar Gembira! Pemerintah Tanggung PPh 21 Peserta Magang Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi merilis kebijakan baru untuk mendukung lulusan baru (fresh graduates) dalam memasuki dunia kerja. Melalui PMK Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi.

Read More

24 Feb 2026
Pemprov DKI Resmi Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 14 Juni Hingga 31 Agustus 2025!

Mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan bermotor, tanpa perlu pusing memikirkan denda atau bunga keterlambatan.

Read More

13 Jun 2025
Krisis Timur Tengah Meledak, Rupiah Tergelincir ke Rp16.304 per Dolar

Nilai tukar rupiah kembali harus menghadapi tekanan berat di tengah memanasnya tensi geopolitik global.

Read More

13 Jun 2025
Kripto Indonesia Cetak Rekor! Pengguna Naik, Transaksi Sentuh Rp35,6 Triliun

Pasar Kripto RI Semakin Bergairah: 14,16 Juta Investor dan 1.444 Aset Teregulasi

Read More

4 Jun 2025
--> //