Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Lembaga Baru Pengelola Investasi Nasional

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Peresmian yang berlangsung di Halaman Istana Kepresidenan ini menandai langkah besar pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi serta memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

Danantara didirikan sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan investasi strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan profesional, badan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan memainkan peran kunci dalam memperkuat ekonomi nasional dengan mengelola dana investasi secara optimal. “Kita ingin memastikan bahwa kekayaan negara dikelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Prabowo.

Peluncuran Danantara ini juga mendapat perhatian luas dari para pelaku industri, investor, serta berbagai pihak terkait. Diharapkan, dengan hadirnya badan ini, investasi di Indonesia semakin berkembang dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kuat di masa depan.

Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Danantara akan membawa perubahan positif bagi iklim investasi di Indonesia? Bagikan pendapat Anda dan mari berdiskusi lebih lanjut! 


Baca Artikel Lainnya
PMK 8/2026: Penguatan Akses dan Pemanfaatan Data Perpajakan oleh DJP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang mengatur rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaiannya untuk kepentingan perpajakan. Regulasi ini memperkuat kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam menyampaikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta mengatur mekanisme pemberitahuan pemanfaatan data dan kewenangan DJP untuk menghimpun data tambahan apabila diperlukan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas pengawasan pajak berbasis integrasi data lintas instansi.

Read More

2 Mar 2026
Kabar Gembira! Pemerintah Tanggung PPh 21 Peserta Magang Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi merilis kebijakan baru untuk mendukung lulusan baru (fresh graduates) dalam memasuki dunia kerja. Melalui PMK Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi.

Read More

24 Feb 2026
Pemprov DKI Resmi Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 14 Juni Hingga 31 Agustus 2025!

Mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan bermotor, tanpa perlu pusing memikirkan denda atau bunga keterlambatan.

Read More

13 Jun 2025
Krisis Timur Tengah Meledak, Rupiah Tergelincir ke Rp16.304 per Dolar

Nilai tukar rupiah kembali harus menghadapi tekanan berat di tengah memanasnya tensi geopolitik global.

Read More

13 Jun 2025
Kripto Indonesia Cetak Rekor! Pengguna Naik, Transaksi Sentuh Rp35,6 Triliun

Pasar Kripto RI Semakin Bergairah: 14,16 Juta Investor dan 1.444 Aset Teregulasi

Read More

4 Jun 2025
--> //