Mulai Juli 2024, 21 Bentuk Layanan Digital Perpajakan Menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP Format 16 Digit dan NITKU

Ditjen Pajak (DJP) merilis PER-6/PJ/2024 yang memuat penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dalam layanan administrasi perpajakan. NITKU adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang, dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP.

Layanan administrasi yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP, NPWP dengan format 16 (enam belas) digit, dan NITKU mulai tanggal 1 Juli 2024 berupa layanan pendaftaran dan layanan digital lainnya, yang meliputi :

1. Portal NPWP 
2. Account DJP Online 
3. Info KSWP
4. E-Bupot 21
5. E-Bupot Unifikasi
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah
7. E-Objection
8. E-Registration
9. E-Filling
10. E-PBK
11. E-SKD
12. E-SKTD
13. E-Reporting Investasi dan Deviden
14. E-SPOP
15. E-PHTB DJP Online
16. E-Reporting PPS
17. E-Reporting Insentif
18. Perpanjangan SPT Tahunan
19. Rumah Konfirmasi
20. E-PHTB Notaris
21. Fasilitas Insentif

Meskipun sudah ada kebijakan pemadanan NIK-NPWP, 21 layanan di atas masih bisa diakses dengan menggunakan NPWP lama dengan format 15 digit. Pemerintah masih memberikan kesempatan lantaran masih ada 400.000 Wajib Pajak yang belum memadankan NIK dengan NPWP. Bagi pihak yang terdampak pemadanan NIK-NPWP, DJP Kemenkeu memberikan waktu penyesuaian sistem sampai 31 Desember 2024. DJP membuka layanan bantuan penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, maupun NITKU melalui Kring Pajak 1500200.

Baca Artikel Lainnya